SBY dan BEM ?

TULISAN ini terinspirasi dari tulisan Aris Ananta, seorang pengamat ekonomi yang menulis Selamat Tinggal Pertumbuhan di salah satu surat kabar nasional.

Aris Ananta mengatakan, sesungguhnya orang telah lama menginginkan lebih dari GDP (pertumbuhan pendapatan bruto kotor) untuk mengukur pembangunan dengan banyak indikator dan tidak terpaku dengan GDP saja. Aris Ananta menegaskan, "Hidup bukan hanya soal Uang, tetapi juga kesehatan, keamanan, lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan banyak hal lagi."

Dalam tulisannya itu, Aris menyinggung pertumbuhan nasional dapat tinggi. Namun, apa gunanya jika lingkungan rusak, orang tidak sehat, dan hidup tidak nyaman. Oleh sebab itu mengapa OCED, sebuah organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan kini menggunakan 11 indikator untuk mengukur kemajuan perekonomian yang mencakup pendapatan, perumahan, pekerjaan, masyarakat, pendidikan, lingkungan, pemerintahan, kesehatan, kepuasan hidup, keamanan, serta keseimbangan pekerjaan dan hidup.

Pemerintahan SBY

Belum hilang lagi dari ingatan, kasus Ruyati yang jadi TKI di Saudi karena di negeri sendiri tak ada “lapak” lagi untuk mencukupi. Ujung-ujungnya TKI juga moratorium, sama dengan moratorium tebang hutan. Belakangan, ketua DPR Marzuki Ali mengusulkan moratorium penerimaan PNS. Negara moratorium?

Sesungguhnya mengukur pertumbuhan hanya dari perekonomian berarti melupakan beberapa ukuran yang sudah ditetapkan OCED. Maka bagaimana nasib pendidikan kita? Melanjutkan tradisi UN, yang “menekan” jiwa itu? Sampai takutnya sekolah dianggap gagal karena ukuran sekolah sukses adalah banyaknya siswa yang lulus. Keberhasilan sekolah tidak diukur dari seberapa kreatif siswanya, seberapa jujur, baik, santun, dan peduli dengan sekitarnya.

Lantas seperti kita ketahui belakangan ada Sekolah “membiarkan” contek massal. Berhasilkah pendidikan Kita? Ya, berhasil. Angka kelulusan memang meningkat, tapi...

Pemerintahan Mahasiswa (baca: BEM)

 Banyak yang mengatakan nasib Indonesia masa depan ada di tangan pemuda. Salah satu elemen dalam pemuda (mahasiswa) adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Baru-baru ini, salah satu surat kabar nasional memberitakan bahwa BEM tak lagi diminati. Alasannya banyak. Mulai dari alasan manajemen waktu yang sulit, tugas menumpuk, terlambat lulus, dan lain sebagainya.

Kenapa BEM tak lagi diminati? Penulis melihat ada dua alasan, pertama ada ukuran yang keliru di dalam pendidikan tinggi kita. Salah satu ukuran yang lazim dibincangkan di kalangan mahasiswa adalah mengatakan mahasiswa terlambat lulus sebagai mahasiswa tidak atau belum berprestasi. Sekali lagi ukurannya selalu angka.

Kedua, BEM hanya fokus pada proker (program kerja) dan selalu begitu. Keberhasilan BEM diukur dari seberapa banyaknya program kerja yang telah dilaksanakannya. Bukan dari apakah program kerja itu berdampak besar bagi mahasiswa di kampusnya, masyarakatnya, dan lain-lain. Lalu apa bedanya dengan event organizer (EO) yang kerjaannya mengurusi “event” dan “proyek” itu?

Program kerja yang banyak dan belum berdampak itu membuat internalnya juga terganggu. Ujung-ujungnya membosankan karena tuntutannya adalah terlaksananya Program kerja agar dianggap sukses menjadi pemerintahan kampus. Berfokus pada program kerja membuat BEM jadi kaku. Anggaplah saat ini ada isu nasional yang hangat, kalau tidak ada dalam proker maka tidak akan ada diskusi-aksi di kampus.

Karya-karya ilmiah juga begitu, kesuksesannya hanya diukur dari apakah sudah melaksanakan pelatihannya? Bukan dari seberapa banyak orang yang terpacu “berkarya” setelah pelatihan itu. Titiknya adalah mana tindak lanjutnya? Alasannya selalu “kembali ke pribadi masing-masing”.

Antara SBY dan BEM

Kalau yang menjadi ukuran keberhasilan hanya GDP dan terlaksananya Program kerja, penulis khawatir kita akan terjebak di lembah “Retorika”. Benar, kelihatan hebat di podium membacakan keberhasilan-keberhasilan itu, penuh tepuk tangan meriah pengunjung (yang mayoritas anggota/kelompoknya sendiri).

Tapi apa kenyatannya juga begitu? Apa masyarakat merasakan sebenar-benarnya merasakan “kerja” pemerintahan itu? Atau ujung-ujungnya masyarakat harus mencari jalan keluar untuk hidupnya sendiri? Seperti Ruyati yang menjadi TKI dan “dibunuh” di Saudi?

Mari kita terus memperbaiki diri, berdoa untuk Indonesia dan pemuda yang lebih baik. Pemuda yang tidak menjual “ayat-ayat”-Nya dengan harga murah dan mengatakan apa yang tidak dilakukannya. Semoga!!

(FA)